Devosi Maria 2: Ahli Hukum Canon: Pemecatan Pastor Pavone Berasal Dari Paus Francis Sendiri

Seorang Ahli Hukum Canon Berkata:

Pemecatan Pastor Pavone Berasal Dari Paus Francis Sendiri

https://www.lifesitenews.com/news/fr-pavones-laicization-came-from-pope-francis-himself-canon-lawyer/

Pencopotan pastor Frank Pavone dari imamatnya, dilaporkan,

membutuhkan 'otorisasi pribadi' dari paus sendiri.

Pastor Frank Pavone, executive director of Priests for Life.

By Raymond Wolfe

Tue Dec 20, 2022 - 7:30 pm EST

(LifeSiteNews) - Keputusan mengejutkan untuk memberhentikan pastor yang terkenal pro-kehidupan, Pastor Frank Pavone, tanpa ada kesempatan untuk banding, hanya dapat datang dari paus Francis sendiri, demikian menurut seorang pengacara hukum kanon terkemuka.

Dalam sebuah wawancara hari Minggu dengan Catholic News Agency (CNA), kanonis Pastor Gerald Murray, seorang imam Keuskupan Agung New York dan kontributor tetap untuk EWTN “The World Over with Raymond Arroyo,” mencatat bahwa hanya paus Francis yang dapat mengeluarkan keputusan seperti itu “dimana terhadap keputusan itu tidak ada kemungkinan untuk banding.”

“Hanya paus, yang menikmati ‘kekuasaan penuh dan tertinggi dalam Gereja’ (kanon 332, 1), yang dapat mengeluarkan keputusan semacam itu yang tidak mungkin diajukan banding,” kata Murray.

Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh CNA, Uskup Agung Christophe Pierre, nuncio apostolik untuk Amerika Serikat, mengumumkan pemecatan atas pastor Pavone dalam surat tertanggal 13 Desember 2022 kepada para uskup AS.

Menurut Uskup Agung Pierre, prefek Dikasteri Vatikan untuk Klerus, menyetujui sebuah dekrit pada 9 November yang memberhentikan Pavone dari klerus. Pierre menggambarkan pemecatan pastor pro-kehidupan itu sebagai "Keputusan Tertinggi yang diakui dan tidak ada kemungkinan untuk banding."

Selain itu, media The Pillar rmelaporkan pada hari Senin bahwa Vatikan memecat Pavone menggunakan kewenangan khusus yang diberikan kepada Dikasteri untuk Klerus pada tahun 2009, dan metode tersebut membutuhkan “otorisasi pribadi” dari Paus.

“Karena setiap pemecatan ‘dengan kewenangan khusus' tersebut diajukan kepada paus untuk mendapatkan otorisasi pribadinya, maka itu adalah tindakan hukum dari paus itu sendiri,” kata sumber berita itu.

Kuasa khusus Dikasteri untuk Klerus adalah "proses ekstrayudisial" yang tidak memungkinkan adanya persidangan formal di depan pengadilan hakim, menurut The Pillar.

Media the Pillar itu juga melaporkan bahwa Uskup Patrick Zurek dari Keuskupan Amarillo, Texas, tempat Pavone bekerja, mengajukan petisi ke Vatikan untuk proses pemecatannya.

Memang, Uskup Agung Zurek secara terbuka telah berselisih dengan Pavone selama bertahun-tahun dan merupakan salah satu dari lebih dari 60 uskup yang menandatangani surat pada tahun 2021 yang mendesak konferensi uskup AS untuk menghentikan diskusi tentang penolakan pemberian Komuni kepada politisi yang memfasilitasi pembunuhan anak-anak dalam aborsi. Pastor Pavone, direktur Priests for Life nasional yang lama, dia terkenal karena kecaman publiknya yang keras terhadap para politisi pro-aborsi dan penentangannya untuk memberi mereka Ekaristi.

BACA: Pelosi (politisi pro aborsi) menerima Komuni Kudus dalam Misa yang dipimpin oleh paus Francis

Masalah hukum dengan pemecatan pastor Pavone

Dikasteri untuk Klerus menuduh Pavone dengan "komunikasi menghujat di media sosial" dan "ketidakpatuhan terus-menerus terhadap instruksi sah dari uskup di keuskupannya" - tuduhan yang segera dibantah oleh pastor Pavone.

Namun, dalam wawancara Murray pada hari Minggu, dengan CNA, dia mencatat bahwa pemecatan itu tidak tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik sebagai hukuman atas dugaan penistaan atau ketidaktaatan:

Lebih lanjut, Kitab Hukum Kanonik tidak menyatakan bahwa hukuman yang mungkin untuk kedua pelanggaran ini termasuk pemecatan dari status klerus. Kanon 1368 menyatakan bahwa orang yang mengucapkan penistaan harus "dihukum dengan hukuman yang adil". Kanon 1371 menyatakan bahwa “orang yang tidak mematuhi perintah yang sah” dari Ordinarisnya “dan setelah diperingatkan, tetap tidak patuh, harus dihukum, menurut beratnya kasus, dengan kecaman atau perampasan jabatan atau dengan hukuman-hukuman lain yang disebutkan dalam kanon 1336, 2-4.

Terlebih lagi, pastor Pavone telah membuktikan bahwa dia belum menerima pemberitahuan resmi tentang pemecatannya dari imamat, yang mungkin juga menimbulkan masalah di bawah hukum kanon, menurut Murray:

Biasanya, pastor yang menerima hukuman seperti itu diberitahukan tepat waktu. Akan menarik untuk mengetahui apakah dan kapan Pastor Pavone menerima salinan dekrit di mana Keputusan Agung dijatuhkan dan untuk melihat apakah dekrit tersebut lebih lanjut menjelaskan alasan yang mendasari pengambilan keputusan bahwa dia bersalah atas penistaan dan ketidaktaatan.

[…]

Karena Takhta Suci telah memilih untuk menjatuhkan hukuman ini yang melampaui apa yang disebutkan dalam Kitab Hukum Kanonik, maka uskup diosesan dan Takhta Suci berkewajiban untuk memperingatkan Pastor Pavone bahwa, jika terbukti bersalah, dia akan menghadapi hukuman seperti itu, yang melampaui ketentuan Kode Etik.

Begitu juga Uskup Puerto, Daniel Fernández Torres, tiba-tiba dipecat oleh paus Francis dari keuskupannya awal tahun ini karena penentangannya terhadap mandat vaksin, juga tidak menerima pemberitahuan resmi tentang pemecatannya, bahkan berbulan-bulan setelah berita keputusan itu dipublikasikan.