Cardinal Joseph Zen, bishop emeritus of Hong Kong.EWTN World Over
CDL. ZEN: VATIKAN MENEMPUH KEBIJAKAN ‘TUNDUK’ KEPADA PEMERINTAH
KOMUNIS CINA
"Kita bergantung pada komisi baru
ini," kata Zen. 'Kita tidak memiliki kebebasan beragama karena kita memang
tidak memiliki kebebasan apa pun.'
Thu Aug 13,
2020 - 9:03 am EST
·
13 Agustus 2020 (LifeSiteNews) - Kardinal Zen, pensiunan uskup Hong Kong yang
blak-blakan, mengakui dalam sebuah wawancara bahwa
"apa yang disebut undang-undang keamanan nasional" yang baru ini
diberlakukan oleh pemerintah Cina daratan, mempermudah Partai Komunis Cina untuk
menghukum para pengunjuk rasa di Hong Kong dan mengurangi otonomi negara kota
yang pernah merdeka itu.
Undang-undang yang baru ini, yang dirahasiakan
sebelum disahkan pada 30 Juni lalu oleh badan legislatif Cina daratan – adalah sebuah
langkah yang mengelak dan mengesampingkan hukum yang telah mapan di Hong Kong –
dimana undang-undang baru itu mengkriminalisasi setiap tindakan yang dianggap
suksesi, subversi, terorisme, atau kolusi dengan pihak asing atau kekuatan eksternal.
Undang-undang baru yang diperluas itu memberi kekuasaan
baru kepada Partai Komunis Cina (PKC) untuk memadamkan (menindas) perlawanan
terhadap kendali yang semakin ketat di Cina daratan atas pusat ekonomi yang
padat dan berkembang di Hong Kong.
“Ia secara efektif menghilangkan kebebasan
berbicara dan protes bagi rakyat Hong Kong,” kata Raymond Arroyo saat dia mewawancarai
Kardinal Zen.
"Kami bergantung pada komisi baru
ini," kata Zen. “Kami tidak memiliki kebebasan beragama karena kami memang
tidak memiliki kebebasan apa pun.”
"Saya mempelajari seluruh teks
undang-undang itu," kata Zen, yang merangkum dampak undang-undang baru
tersebut terhadap umat Katolik Hong Kong.
“Sangat mudah untuk memberi tahu Anda hanya
dalam satu kalimat: 'Sekarang mereka bisa melakukan apa saja,'" katanya,
mengacu pada aturan dari Partai Komunis Cina (CCP).
Cardinal Zen mengatakan bahwa Vatikan terlalu besar
menghormati pemerintah Cina - yang dijalankan oleh PKC (Partai Komunis Cina) -.
“Vatikan terus-menerus mengejar kebijakan kepatuhan kepada pemerintah Cina.”
“Saya berharap seluruh dunia sekarang bisa
terbangun,” kata wali gereja itu. “Kami sekarang dapat melihat wajah asli dari
Partai Komunis Cina dan sekarang ini adalah peperangan spiritual antara
kebohongan dan kebenaran, antara keinginan egois untuk memiliki kekuasaan dan
perhatian kepada orang lain.”
“Ini adalah sebuah peperangan antara yang baik
dan yang jahat. Maka saya berharap seluruh dunia harus berdiri memperhatikan
apa yang terjadi di sini,” tambah pensiunan kardinal itu.
Zen mengatakan
kepada CNA bahwa dia 'tidak yakin' jika Undang-Undang Keamanan Nasional yang
baru akan menghormati kebebasan beragama umat Katolik dan bahwa sementara
banyak yang akan menganggap dukungan resmi keuskupan untuk penerapan hukum itu
"sangat mengecewakan,” dan "di sisi lain, itu akan menimbulkan banyak
masalah jika kita tidak mendukung pemerintah. Kita tidak pernah tahu apa yang
akan mereka lakukan pada Gereja kita.”
Sekolah-sekolah dicoesan Hong Kong diperintahkan untuk mengindoktrinasi siswa Katolik terkait dengan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru
Sebuah surat yang ditujukan kepada hampir 200
sekolah Katolik di Hong Kong sebelum tahun ajaran baru, dimaksudkan untuk
mempromosikan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru dan memadamkan
kerusuhan politik di antara guru dan siswa, tambah Card.Zen menambahkan.
Delegasi uskup untuk pendidikan, Peter Lau Chiu-yin,
mengirim surat yang mendesak sekolah-sekolah keuskupan Hong Kong “untuk
membantu siswa memahami hukum 'keamanan nasional', 'menghormati bendera
nasional' dan 'lagu kebangsaan', serta 'menumbuhkan nilai-nilai yang benar
tentang identitas nasional mereka, '” demikian menurut laporan
oleh Asia News. Lau mengatakan setiap sekolah "harus memiliki
'mekanisme' untuk memantau 'bahan pelajaran, tugas, kertas ujian, dan buku'
yang digunakan di kelas.”
Surat kedua, dari Ingrid Yeung, sekretaris
tetap pendidikan Hong Kong, mengatakan sekolah harus menjunjung tinggi
“nilai-nilai nasional” serta menghentikan aktivitas politik siswa. Guru yang
dituduh melakukan "kerusuhan" atau "pembakaran" harus
segera dibebastugaskan, demikian menurut laporan Asia News yang sama.
Tidak mengherankan jika PKT menggunakan Undang-undang Keamanan Nasional yang baru untuk menekan sekolah-sekolah Hong Kong. Asia News menjelaskan: "Di antara lebih dari 9.000 orang yang ditangkap (per Juni 2020) sejak dimulainya gerakan protes, sekitar 3.725 adalah pelajar, ini adalah 45 persen dari murid sekolah menengah."
*****
Kematian
Komunisme: Hanya Tipu Muslihat
Kebangkitan
Kaum Kiri --- Sebuah Agama Baru
LDM
– Kutipan Nubuat Tentang Para Rasul Akhir Zaman
LDM
– Kutipan Nubuat Tentang Manipulasi Genetik
Posts
No comments:
Post a Comment