Uskup Yang Diakui Oleh Pemerintah Komunis Cina : CINTA KEPADA TANAH AIR...

Uskup Yang Diakui Oleh Pemerintah Komunis Cina:

'CINTA KEPADA TANAH AIR HARUS LEBIH BESAR DARIPADA CINTA KEPADA GEREJA'

https://www.lifesitenews.com/news/chinese-communist-approvedbishop-love-for-homeland-must-be-greater-than-love-for-church?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=b98f47fb0a-Daily%2520Headlines%2520-%2520World_COPY_641&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-b98f47fb0a-402366805

by Martin M. Barillas

BEIJING, 4 Desember 2019 (LifeSiteNews) - Uskup Cina,  John Fang Xingyao, yang mengetuai asosiasi gerejaw Katolik Cina yang didukung komunis, mengatakan bahwa cinta kepada negara harus menggantikan cinta kepada Gereja Katolik.

"Cinta kepada tanah air harus lebih besar daripada cinta kepada Gereja dan hukum negara harus berada di atas hukum Canon," kata Uskup Fang kepada Konferensi Konsultatif Politik tentang Agama pada 26 November di Beijing.

Tujuan dari pertemuan tingkat tinggi ini adalah untuk mendorong ajaran teologis Gereja Katolik agar sejalan dengan doktrin komunis. Uskup Fang adalah presiden Asosiasi Patriotik Katolik Cina, yang merupakan mitra pemerintah Cina dan yang menjadi penghubung dengan Gereja Katolik bawah tanah yang disebut masih bersekutu dengan kepausan.

Konferensi ini sejalan dengan seruan Presiden Xi Jinping untuk ‘sinicization’ atau adaptasi Gereja Katolik dengan persyaratan pemerintah komunis Cina, dan dengan demikian menghasilkan ‘sistem ideologis keagamaan dengan karakteristik Cina sesuai dengan tuntutan zaman.’ Kesepakatan yang dicapai antara Vatikan dan Cina tahun lalu telah dikritik karena dianggap memaksakan tujuan-tujuan politik kepada Gereja, yang ditetapkan oleh Presiden Xi.

Paus Benediktus XVI, dalam suratnya tahun 2007 kepada umat Katolik Cina, menggarisbawahi adanya kesamaan kasih kepada Gereja dan kepada negara, bahkan ketika ia menyerukan persatuan di antara umat Katolik. Dia juga meminta umat beriman untuk terlibat dalam dialog yang penuh hormat dan konstruktif dengan pemerintah komunis, sambil meminta pemerintah untuk mengizinkan kebebasan beragama bagi Gereja Katolik. Pernyataan Uskup Fang di atas  tampaknya bertentangan dengan harapan paus Benediktus bagi umat Katolik Cina.

Uskup Fang (66) adalah uskup Linyi di provinsi Shandong dan wakil presiden Dewan Uskup Cina. Dia juga anggota komite nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), yang merupakan badan legislatif Tiongkok. Selain memimpin CCPA, ia adalah wakil presiden Dewan Uskup Tiongkok.

Dengan menggunakan alasan yang serupa, Uskup Peter Fang Jianping dari Tangshan mengatakan tahun lalu bahwa umat Katolik harus mendukung usulan sinicisasi agama yang diusulkan oleh Presiden Xi ‘karena kita, sebagai warga negara, pertama-tama harus menjadi warga negara dan kemudian barulah memiliki agama dan kepercayaan.’

Para uskup, imam, dan umat awam Katolik yang mengakui otoritas Paus telah dianiaya oleh pemerintah Cina. Para imam dan uskup dari Gereja Katolik bawah tanah, yang menolak mengakui otoritas para uskup yang dipaksakan oleh pemerintah komunis, secara historis mengalami penyiksaan, pemenjaraan, dan eksekusi.

Pada 2018, Vatikan dan Beijing menandatangan sebuahi perjanjian rahasia yang tampaknya dimaksudkan untuk memberikan sejumlah bantuan kepada umat Katolik bawah tanah dan menumbuhkan persatuan. Dengan perjanjian itu memungkinkan Paus Francis untuk menunjuk atau pun membatalkan para uskup yang ditunjuk untuk keuskupan di Cina, asalkan mereka lebih dahulu disetujui oleh pemerintah. Hal ini mengharuskan para uskup dan imam yang setia kepada Vatikan untuk mendaftar pada otoritas komunis, yang ditolak oleh banyak pihak. Hasilnya telah meningkatkan penganiayaan oleh pihak pemerintah. Baru-baru ini, seorang uskup, Bishop Vincent Guo Xijin, yang menolak mendaftar pada pemerintah melalui Asosiasi Patriotik Katolik (CPA) telah ditahan oleh polisi. Dia kabur melarikan diri, dan Uskup Guo Xijin diyakini berada di tempat persembunyian.

Perjanjian tersebut telah dikritik keras oleh umat Katolik dan non-Katolik yang peduli dengan hak asasi manusia di Tiongkok. Sebagai contoh, Steven Mosher - seorang pengamat veteran dari Tiongkok dan pendiri Population Research Institute - baru-baru ini menulis bahwa dia merasa khawatir Vatikan akan ‘menutup mata’ terhadap penganiayaan pemerintah Cina atas umat Katolik yang setia.

Kardinal Joseph Zen dari Hong Kong telah menulis, bahwa terlepas dari jaminan Vatikan, para klerus yang mendaftar pada pemerintah Cina (CPA) berisiko melanggar iman mereka. Dia juga menyatakan ketakutannya bahwa Paus Francis bekerja sama dengan Cina untuk ‘memusnahkan’ Gereja Katolik bawah tanah di Cina. Dan pada bulan Februari, Duta Besar Sam Brownback, yang mewakili Amerika Serikat dalam forum HAM, mengatakan bahwa penganiayaan terhadap umat Katolik telah mengalami peningkatan sejak perjanjian Cina-Vatikan ditandatangani.

Cina terus terlibat dalam praktik-praktik tidak adil yang dikutuk oleh Barat, termasuk aborsi wajib, pemenjaraan besar-besaran populasi seperti Muslim Uighur, memadamkan kebebasan berbicara dan kebebasan beragama.