Devosi Maria 2: SRI LANKA DAN CROATIA BEKERJA SAMA MENUJU PELUNCURAN KARTU ID DIGITAL BIOMETRIK

SRI LANKA DAN CROATIA BEKERJA SAMA MENUJU PELUNCURAN KARTU ID DIGITAL BIOMETRIK, INDONESIA MASIH UJI COBA MANFAATNYA

https://www.biometricupdate.com/202005/sri-lanka-and-croatia-each-working-towards-biometric-digital-id-cards-launch-indonesia-weighs-benefits-options

May 25, 2020 | Chris Burt

Sri Lanka berencana untuk meluncurkan Kartu Identitas Digital yang didukung biometrik untuk mendukung akses digital ke berbagai layanan pemerintah, Daily News melaporkan.

Presiden Gotabaya Rajapaksa berbicara kepada Departemen Pendaftaran Orang, Kementerian Administrasi Publik, Kementerian Pertahanan, Departemen Emigrasi dan Imigrasi, dan Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICTA) tentang proyek tersebut dalam pertemuan baru-baru ini, menurut laporan tersebut. Dia dilaporkan telah memberikan instruksi untuk mempercepat pengenalan sistem kredensial baru.

Rincian fungsi biometrik dan lainnya dari kartu ini akan digunakan untuk paspor dan penerbitan SIM, pembayaran pensiun dan tunjangan, pembayaran pajak dan pemungutan suara.

Pengembangan kartu ini sedang dilakukan oleh sebuah panel ahli, Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Satuan Tugas Presiden, menurut Daily News.

Sri Lanka mulai menerbitkan Kartu Identitas Nasional pada tahun 1973, tetapi dokumen dari kertas tersebut memuat informasi terbatas tentang identitas si pemilik. Rajapaksa adalah seorang pendukung program kartu identitas digital sebagai Sekretaris Pertahanan dan program ini yang awalnya diluncurkan pada tahun 2012. Pemerintah Sri Lanka berharap untuk menyelesaikan pendaftaran sidik jari biometrik pada pertengahan 2017. Negara ini juga berencana memperkenalkan biometrik untuk kontrol perlintasan batas negara.

Kroasia memperbarui aturan kartu ID untuk memasukkan biometrik

Pemerintah Kroasia sedang melacak amandemen Undang-Undang tentang Kartu Identifikasi dengan cepat untuk membuat mandat sesuai dengan arahan Uni Eropa yang mengamanatkan data sidik jari dan foto, bersama dengan perubahan lainnya, demikian The Voice of Croatia melaporkan.

Tampilan depan kartu juga berubah, untuk memasukkan indikasi dua huruf negara Kroasia "HR" dalam kotak biru dan 12 bintang kuning yang melambangkan Uni Eropa.

Amandemen tersebut juga meletakkan dasar hukum untuk persetujuan akhir versi digital dari kartu identitas elektronik untuk disimpan pada perangkat seluler, hingga memungkinkan akses ke layanan digital dan penandatanganan dokumen resmi secara elektronik.

Aturan kartu ID regional yang baru telah disetujui setahun yang lalu oleh Dewan Uni Eropa, dan mengharuskan elemen biometrik disimpan dalam chip elektronik untuk memfasilitasi proses kontrol perbatasan. Kartu itu mulai beroperasi pada 1 Agustus 2019, dan berlaku untuk semua negara anggota mulai 2 Agustus 2021.

Indonesia masih uji coba penggantian kartu bermanfaat ini dengan biometrik

Tim Nasional untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan (TNP2K) dari pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa uji coba pengenalan wajah tahun lalu untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi sistem distribusi bantuan memiliki tingkat keberhasilan rata-rata 85,2 persen, demikian menurut the Jakarta Post.

Data biometrik untuk sistem untuk melakukan kecocokan diperoleh dari database kartu identifikasi elektronik (e-KTP) yang dioperasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Uji coba dilakukan di tiga wilayah dalam kemitraan dengan platform e-wallet LinkAja, dengan penerima manfaat melakukan pemindaian wajah biometrik pada pedagang yang ditunjuk untuk mengakses gas di rumah serta subsidi listrik, dan bantuan sembako.

Sistem bantuan sosial sebelumnya sebagian besar didasarkan pada kartu yang ditautkan ke rekening bank penerima, dan pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya. Perwakilan TNP2K mengatakan dalam sebuah webinar bahwa banyak orang yang melaporkan kesulitan melacak kartu dan kode PIN mereka, dan dengan bermitra dengan penyedia layanan fintech memungkinkan pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan mereka tanpa memerlukan kepemilikan ponsel pintar.

Perwakilan lain dari pemerintah pada webinar itu, mencatat bahwa infrastruktur digital negara itu sudah ketinggalan zaman, dan tidak bisa mendukung database biometrik setiap warga negara. Penetrasi internet di Indonesia masih rendah, juga, seperti halnya literasi digital, merupakan tantangan potensial bagi sistem baru berbasis fintech.

Pemerintah dilaporkan awal tahun ini mempertimbangkan untuk memberlakukan undang-undang perlindungan data yang baru.

*****

Identitas Digital Id2020