Uskup Agung Viganò memberi tahu Steve Bannon bahwa respons COVID

'direncanakan' untuk membentuk 'rezim totaliter'

https://www.lifesitenews.com/news/abp-vigano-globalists-have-a-single-script-to-establish-a-totalitarian-regime/

Masyarakat hendaknya tidak mematuhi otoritas 'tidak sah' ini, yaitu kaum globalis, dan mencegah mereka melaksanakan niat 'sengaja untuk menyakiti', kata uskup agung itu.

Archbishop Carlo Maria Viganò speaks at the Rome Life Forum in May 2018.

By Michael Haynes

Thu Jun 30, 2022 - 4:44 pm EDT

(LifeSiteNews) – Uskup Agung Carlo Maria Viganò menyatakan bahwa respons COVID global adalah bagian dari “satu naskah di bawah satu arah” yang “menunjukkan adanya desain kriminal dan kejahatan dari penciptanya.”

Mantan Nuncio Apostolik untuk Amerika Serikat ini membuat komentar dalam sebuah wawancara baru yang diberikan kepada Steve Bannon, mantan ajudan Trump, di acaranya ‘War Room’.

Uskup Agung Viganò telah menjadi kritikus yang konsisten terhadap langkah-langkah terkait COVID-19 yang kejam, berulang kali memperingatkan bahwa penerapannya dapat menyebabkan hilangnya kebebasan masyarakat secara besar-besaran. Berbicara kepada Bannon, uskup agung itu menegaskan kembali keprihatinannya, dengan mengatakan bahwa respons global yang muncul menunjukkan bahwa ia bukanlah indikasi sebuah “pandemi” tetapi itu adalah peristiwa yang “direncanakan”.

“Larangan pengobatan, mendiskreditkan efektivitas obat yang telah digunakan selama beberapa dekade, keputusan untuk merawat orang tua yang sakit di panti jompo dan penerapan pengobatan gen eksperimental yang telah terbukti tidak hanya tidak efektif. tetapi juga berbahaya dan seringkali fatal – semua ini menegaskan kepada kita bahwa pandemi ini telah direncanakan dan dikelola dengan tujuan untuk menciptakan kerusakan sebesar mungkin,” katanya.

Menunjuk tanggapan yang hampir sama di seluruh dunia, Uskup Agung Viganò menyarankan bahwa hal ini karena banyak pemimpin global dan pejabat kesehatan “adalah anggota dari sebuah lobi global – Forum Ekonomi Dunia – yang melatih mereka dan menempatkan mereka di tingkat tertinggi lembaga-lembaga nasional dan internasional, untuk memastikan bahwa orang-orang yang memerintah di sebuah negara akan patuh.”

Klaus Schwab, pemimpin dan pendiri WEF, juga “secara terbuka menyombongkan diri dalam banyak kesempatan bahwa dia dapat mencampuri bahkan pada para pemimpin agama,” kata uskup agung itu menambahkan.

“Jelas ada satu naskah di bawah satu arah: Ini menunjukkan adanya desain kriminal dan kedengkian dari penciptanya.

Tujuan dari “naskah tunggal” dan “pandemi” ini, yang digambarkan Uskup Agung Viganò sebagai “direncanakan sebagai instrumen untuk pembentukan rezim totaliter, yang disusun oleh para teknokrat global yang tidak pernah terpilih dan yang tidak memiliki selera perwakilan yang demokratis.”

Menelusuri adanya sebuah 'kudeta global'

Asal usul skenario saat ini ditemukan pada awal 1990-an, kata uskup agung itu, ketika “kudeta dilakukan di semua negara Barat secara hampir bersamaan.” Dia mengatakan kepada Bannon bahwa sejak awal era COVID, kekuasaan efektif atas negara-negara telah dipegang oleh para penganut ideologi WEF dan sekutu mereka.

Mantan nuncio itu menggambarkan pemindahan kekuasaan ke tangan segelintir orang ‘yang tak terlihat’ ini seolah kita semua (dunia) “disandera oleh sekelompok teknokrat yang secara ideologis menyimpang dan korup secara moral.” “Karena itu semua orang di dunia perlu merebut kembali kedaulatan mereka, yang telah direbut oleh para elit globalis itu,” desaknya.

Yang benar-benar kuat, oleh Uskup Agung Viganò digambarkan: ditemukan dalam forum Davos ciptaan Schwab, atau di antara “para penguasa, perdana menteri, direktur surat kabar dan penyiar televisi, para CEO bankir dan direktur platform sosial dan perusahaan multinasional, bankir dan direktur lembaga pemeringkat, presiden yayasan dan filantropis gadungan.”

Orang-orang seperti itu “berbagi agenda yang sama,” katanya, “dan sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka menegaskannya dengan impunitas,” melakukan berbagai “penyensoran dan manipulasi massa sebagai instrumentum regni (sarana untuk memerintah).”

Uskup Agung Viganò juga tidak memaafkan para kepala negara saat ini, di negara-negara di seluruh dunia, dari rasa bersalah mereka, dengan mengatakan bahwa “para penguasa kita adalah pengkhianat bangsa kita yang mengabdikan diri untuk penghapusan populasi, dan bahwa semua tindakan mereka dilakukan untuk menimbulkan kerugian terbesar bagi warga negara.”

Sementara beberapa orang mungkin memaafkan kegagalan para pemimpin politik sebagai “kurang pengalaman atau ketidakmampuan,” Uskup Agung Viganò menuduh para pemimpin tersebut (melalui forum Davos) memiliki “niat yang disengaja untuk menyakiti.”

Peran Gereja Katolik dalam 'kudeta global'

Uskup Agung Viganò yang bertugas di Kuria Vatikan dan korps diplomatik sejak awal 1970-an, menyoroti “revolusi dalam Konsili Vatikan II” sebagai momen kunci bagi Gereja Katolik dalam menghadapi skenario global saat ini. Sejak saat itu, dan “terutama selama sembilan tahun terakhir dalam ‘kepausan’ Bergoglian”, Gereja “telah mengalami kesalahan kognitif yang sama,” katanya.

Dengan “tujuan dari reformasinya adalah “penghancuran sistematis Gereja oleh para pemimpin tertingginya yang sesat dan pengkhianat,” Uskup Agung Viganò mengatakan bahwa ‘the deep church’ telah menggunakan argumen palsu yang sama untuk meneruskan pembongkaran doktrin, moral, dan liturgi Gereja Katolik.”

Proses semacam itu dilakukan dengan menciptakan kesan adanya permintaan ‘perubahan yang mendasar’, yang sesuai dengan keinginan para “penyusup di tingkat tertinggi negara dan organisme internasional dan membuatnya tampak bahwa rencana mereka disahkan dengan persetujuan masyarakat.”

Sarana untuk melawan 'jalan buntu'

Namun, mantan nuncio di Amerika Serikat itu menambahkan kata-kata penyemangat kepada Bannon, dengan mengatakan bahwa masyarakat harus berusaha menemukan kembali norma-norma moralitas, karena "setiap kebajikan terdiri dari sarana yang adil antara dua keburukan yang berlawanan, tanpa ada kompromi."

Dia memperingatkan terhadap kelebihan “perbudakan” yang salah tempat yang “berdosa karena kelebihan, tunduk pada perintah yang tidak adil, atau perintah yang diberikan oleh otoritas yang tidak sah.”

“Warga negara yang baik harus tahu bagaimana tidak mematuhi otoritas sipil, dan orang Katolik yang baik harus tahu bagaimana melakukan hal yang sama dengan otoritas gerejawi, tidak mematuhi kapan pun otoritas itu menuntut kepatuhan pada perintah yang tidak adil,” katanya.

Ketaatan hanya dimiliki oleh “otoritas yang sah dalam ukuran di mana kekuasaannya digunakan untuk tujuan yang otoritasnya telah ditetapkan oleh Tuhan, katanya, yaitu “kebaikan sementara dari warga negara dalam hal Negara, dan kebaikan spiritual umat beriman dalam hal Gereja.”

Perintah dari otoritas yang tidak sah, tidaklah berlaku," tambahnya.

----------------------------------

Silakan membaca artikel lainnya di sini: